Bisnis mencari tarif pajak yang lebih rendah untuk menambah daya Saing


Perwakilan dari dua asosiasi urusan ekonomi sudah meminta pemerintah untuk menurunkan tingkat pajak penghasilan perusahaan jadi mereka bisa memproduksi produk yg bisa bersaing di pasar global.

Mereka mengklaim bahwa tarif pajak 25 persen berarti produk Indonesia tak bisa bersaing di pasar global sebab negara-negara tetangga sudah menurunkan tarif pajak penghasilan.

Ketua Asosiasi Pusat Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ajib Hamdani mengatakan, Malaysia, misalnya, sudah menurunkan pajak penghasilan dari 28 persen pada 2006 menjadi 27 persen pada 2007, 26 persen pada 2008, 25 persen pada 2009, serta 24 persen semenjak 2015

 "Pemerintah butuh menurunkan tarif pajak sebab akan berdampak positif [pada bisnis]," kata Ajib di Jakarta pada hari Senin mirip yg dilaporkan oleh kontan.co.id.

Dia menambahkan, pemotongan pajak penghasilan juga akan menolong menambah daya saing Indonesia dalam luar biasa investasi.

 "Ini akan menolong urusan ekonomi tumbuh lebih cepat sebab mereka bisa membukukan lebih tak sedikit keuntungan sebab peningkatan penjualan," tambahnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menggemakan komentar Ajib, berkata pemerintah tak butuh khawatir mengenai akibat kebijakan mirip itu pada pendapatan pajak.

Dia berkata dalam jangka menengah serta panjang, kebijakan mirip itu akan menolong menambah pendapatan pajak sebab akan menolong perusahaan berkembang lebih cepat. "Ini juga akan menambah kepatuhan harus pajak," katanya.

Baik Apindo serta Hipmi meminta pemerintah untuk menurunkan pajak penghasilan dengan cara berangsur-angsur sampai 17 persen, mirip di Singapura.

Menanggapi proposal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkata pemerintah sudah lama merencanakan untuk menurunkan tarif pajak penghasilan, namun proses tersebut memperlukan waktu sebab kebijakan tersebut bisa diterapkan seusai revisi Undang-Undang No. 7/1983 mengenai pajak penghasilan untuk UU No. 36/2008.

Revisi undang-undang pajak penghasilan sudah dimasukkan ke dalam acara legislasi nasional 2019, namun baik pemerintah serta DPR akan terlebih dahulu merevisi undang-undang mengenai ketentuan umum serta prosedur perpajakan, katanya, seraya menambahkan bahwa revisi undang-undang pajak penghasilan akan menjadi prioritas selanjutnya.

Namun, Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Keuangan harus mengungkapkan revisi tersebut pada rapat kabinet untuk menilai tarif pajak penghasilan baru serta dampaknya kepada pendapatan pajak.
Advertisement

Klik Untuk Komentar